Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Kasus Pelecehan Seksual Verbal Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Di Indonesia

Media sosial telah bertransformasi menjadi lanskap interaksi sosial yang masif, namun di balik kemudahannya, tersimpan potensi besar terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya adalah pelecehan seksual verbal. Bentuk pelecehan ini, yang seringkali diremehkan karena tidak meninggalkan jejak fisik, dapat menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi korban, mulai dari kecemasan, depresi, hingga trauma.

Pengaturan hukum di Indonesia terhadap kejahatan siber, termasuk pelecehan seksual, masih terus berkembang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya menjadi landasan utama dalam menindak pelaku kejahatan di ranah digital. Namun, penerapan pasal-pasal yang relevan, seperti pasal penistaan dan pencemaran nama baik, seringkali menimbulkan perdebatan dalam mengkategorikan serta membuktikan unsur pelecehan seksual verbal yang memiliki kekhususan tersendiri.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan hukum pidana umum juga memiliki pasal-pasal yang dapat diterapkan, namun seringkali tantangan dalam pembuktian dan penyesuaian dengan konteks media sosial menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan mendalam mengenai bagaimana kedua instrumen hukum ini, KUHP dan UU ITE, berinteraksi dan diterapkan dalam kasus pelecehan seksual verbal di media sosial, serta mengkaji efektivitasnya dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi korban dan pertanggungjawaban yang setimpal bagi pelaku.